BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan, ketersediaan daging sapi dan kerbau di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 berada kondisi aman, stabil, dan mencukupi.
Klarifikasi ini untuk meluruskan perbedaan angka yang beredar pada sejumlah publikasi terkait neraca supply–demand komoditas peternakan.
Berdasarkan kajian teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, neraca supply–demand daging sapi dan kerbau Tahun 2025 justru menunjukkan surplus 3.955 ton.
Surplus ini dari perhitungan komprehensif yang tak hanya mengacu pada produksi daging dalam daerah, tapi juga memasukkan komponen stok awal serta arus masuk ternak dan daging dari luar provinsi.
Bahkan, perbedaan data muncul di ruang publik sebab oleh perbedaan metodologi penghitungan. Dalam publikasi Peternakan dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat supply daging sapi Lampung 18.523 ton hanya bersumber dari produksi dalam provinsi, tanpa memperhitungkan stok awal dan lalu lintas ternak antarwilayah maupun impor.
Secara faktual, data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (Isikhnas) mencatat, sepanjang tahun 2025 Provinsi Lampung menerima pemasukan 162.911 sapi dan kerbau, termasuk 159.117 sapi impor, serta mengeluarkan 298.642 ternak ke luar daerah.
Data ini juga menegaskan posisi Lampung sebagai sentra ternak dan daerah penyangga pasokan nasional. Kondisi pasokan stabil tersebut tercermin dari pergerakan harga di pasar.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Tahun 2025, komoditas daging sapi tidak memberikan andil terhadap inflasi tahunan (year-on-year), bahkan mencatat deflasi sebesar 0,01 persen pada bulan April dan Desember. Fakta ini menunjukkan, sepanjang tahun—termasuk momentum Ramadan dan Idulfitri—pasokan daging sapi di Lampung tetap terjaga.
Selain itu, data tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan populasi ternak di Provinsi Lampung. Populasi sapi potong tercatat 905.322 ekor, kambing 1.974.609 ekor, ayam ras pedaging 94.814.874 ekor, dan ayam ras petelur 14.850.524 ekor.
Capaian ini memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi dengan populasi sapi tertinggi di Pulau Sumatera, sekaligus mendukung agenda swasembada protein hewani nasional.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemprov Lampung menunjukkan komitmen tetap memprioritaskan program berdampak langsung bagi peternak rakyat.
Sepanjang tahun 2025, pemerintah menyalurkan bantuan 640 kambing Rambon kepada 32 kelompok tani pada 10 kabupaten, 2.000 ayam petelur kepada 20 kelompok tani pada 8 kabupaten, serta 2.200 itik lokal kepada 22 kelompok tani pada 6 kabupaten, seluruhnya lengkap dengan pakan konsentrat.
Tak hanya itu, sebanyak 32 mesin tetas telur juga disalurkan kepada 29 kelompok tani di 7 kabupaten.
Melalui dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Lampung turut menerima bantuan 37.200 Ayam Merah Putih. Bantuan itu kepada 62 kelompok tani pada 7 kabupaten/kota, lengkap dengan pakan, kandang, obat-obatan, dan vitamin.
Pemprov Lampung menegaskan, seluruh program peternakan Tahun Anggaran 2025 secara efisien dan akuntabel. Tak terdapat kegiatan rapat di hotel mewah maupun studi banding.
Seluruh konsolidasi program di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan melalui pertemuan daring, dengan perjalanan dinas sangat terbatas dan selektif.
Meski menerapkan kebijakan efisiensi, kinerja sektor peternakan tetap menunjukkan hasil positif. Sepanjang tahun 2025, Provinsi Lampung meraih peringkat kedua nasional dalam capaian vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dengan realisasi 379.791 dosis atau 99,8 persen dari total alokasi 380.550 dosis.
Lampung juga tercatat sebagai daerah dengan realisasi anggaran operasional vaksinasi tercepat pada zona pemberantasan, yang mendapatkan penghargaan resmi Kementerian Pertanian RI.
Lalu, Stabilitas harga daging sapi sepanjang tahun 2025 kembali menjadi indikator berhasil mengelola pasokan. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, komoditas ini tak menyumbang inflasi tahunan dan justru mencatat deflasi pada sejumlah bulan strategis.
Selanjutnya, untuk menjaga keberlanjutan sektor peternakan, Pemprov Lampung berkomitmen menjaga stabilitas harga serta kemudahan akses pakan bagi peternak.
Saat ini, pemerintah tengah memutakhirkan data peternak sebagai calon penerima manfaat Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung, sebagai bentuk intervensi menjaga harga telur dan ayam di tingkat konsumen sekaligus melindungi peternak rakyat.
Sehingga, Pemprov Lampung menyadari, bahwa sektor peternakan bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, arah kebijakan tahun 2026 untuk memperkuat sektor hulu melalui dukungan pakan, kesehatan hewan, dan pembibitan agar peternak tak tertekan oleh fluktuasi pasar.
Tahun 2026, selain melanjutkan SPHP Jagung, Pemprov Lampung juga memperkuat penyediaan pakan ternak unggul melalui inovasi rumput Pakchong varietas Tansa, yang telah secara nasional melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada 2 Januari 2026.
Kendati begitu, pembangunan sektor peternakan di Provinsi Lampung sesuai kewenangan regulasi, mencakup pengembangan sarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, serta penyuluhan.
Peran pemerintah kabupaten/kota juga menjadi kunci, sehingga kolaborasi lintas kewenangan terus diperkuat.
Sepanjang tahun 2025, indikator kinerja utama sektor peternakan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan produksi ternak 5,85 persen dan peningkatan produksi olahan peternakan 3 persen.
Pemprov Lampung berkomitmen melanjutkan program berdampak langsung meningkatkan populasi ternak, kesehatan hewan, dan sejahtera peternak rakyat. Ini agar Lampung tak hanya kuat secara data, tapi juga kokoh sosial dan ekonomi. (rls)
